Harapan Ada Sebuah 'Kebijakan' Terhadap Penambang Rakyat 

BELITUNG TIMUR - DPRD Belitung Timur menggelar rapat guna mendengar aspirasi masyarakat terkait pertambangan rakyat yang kian hari kian menjadi persoalan dan terus berpolemik ditengah - tengah masyarakat Belitung Timur yang tidak berkesudahan dan menuai tanggapan.

Berbagai pihak yang ikut menyikapi tak terkecuali dari LSM dan ormas yang hadir bersikap meminta kepada wakil rakyat untuk segara mengambil tindakan nyata bersama dengan pemerintah (Forkopimda) untuk segera menelorkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat akar rumput.

Baca juga: Empat Poin Tuntutan Insiden Kebakaran Depo Pertamina, CMMI Kecam Erick Thohir Hingga Akan Aksi Besar Besaran

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Beltim Fezzy Uktolseja bersama semua yang mewakili setiap komisi (komisi l, komisi ll dan komisi lll) yang ikut hadir guna untuk mendengar aspirasi dari masyarakat penambang dan LSM diruang rapat DPRD Beltim, Senen (28/3/2022).

Ketua DPRD Belitung Timur Fezzy Uktolseja, SE.MM, selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa dari hasil rapat hari ini akan dijadikan sebuah rujukan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk membuahkan satu titik temu dengan sebuah kesimpulan 'Kebijakan' yang berpihak kepada masyarakat penambang hususnya.

Baca juga: Perhelatan Piala Dunia U-20 Batal, ASOPI : Ganjar Tampar dan Permalukan Jokowi di Pentas International

" Hari ini kita sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat setelah itu kita akan RDP dengan menghadirkan pihak yang terkait dan yang paling penting kehadiran Bupati atau Wakil Bupati pada saat RDP nanti" Ujar Fezzy.

Baca juga: Cegah Distorsi Informasi, Dr. Rina Juwita : Otorita IKN Perlu Komunikasi Efektif

Amin Nur selaku penambang rakyat berkesempatan menyampaikan aspirasinya dihadapan wakil rakyat agar selaku rakyat kecil berharap kepada Pemerintah dengan memberikan 'Kebijakan' untuk bisa menambang demi menghadapi bulan puasa dan lebaran Idul Fitri.

" Kami selaku penambang rakyat memohon agar diberi 'Kebijakan' pada kami selaku rakyat kecil masyarakat penambang yang hanya untuk kebutuhan sehari - hari, ini sudah menghadapi bulan puasa dan lebaran, apa jadinya jika kami tidak ada pekerjaan" ujar Amin Nur kepada awak Media.

Baca juga: Dian Assafri Beri Pesan Postif Hadirnya Menpora di Kalangan Pemuda

Amin Nur menambahkan kiranya akan lebih elok jika saja penambang rakyat diberi penghargaan dikarnakan sudah memberikan sumbangsih dari hasil tambang timah yang dihasilkan.

" Kami penghasil timah yang cukup besar dari penambang rakyat, sudah seharusnya penambang rakyat lah yang dibanggakan" kata Amin Nur.

Baca juga: Ketua Umum Relawan Teman Ibu Kawan Anak Nusantara : Hak Setiap Anak Harus Dijunjung Tinggi

Samsu Rizal ketua LSM WI, didampingi Rudy JW mengatakan apa yang ia sampaikan merupakan hal kepentingan kepedulian terhadap situasi Beltim hususnya tentang pertambangan rakyat.

"Kita ini tidak ada kepentingan lain, daerah kita adalah daerah tambang, dari hasil pertemuan ini saya harapkan naluri berjalan dan aspirasi kami bisa bertemu dengan DLH, apakah kajian mereka sudah tentang dampak analisis lingkungan" kata Samsu yang disapa pak Uban.

" Kami sudah bersurat sebelumnya untuk RDP, namun hari ini aspirasi, itu tidak masalah, bagi kami dari hasil ini untuk segera disampaikan ke Pemerintah, ada 3(tiga) hal yang ingin kami sampaikan diantaranya minta penjelasan dari hasil DLH, melalui ini mohon ditanggapi dari carut marutnya penanganan hukum dari Gakum KLHK, jika tidak akan terus terjadi hal seperti ini, kami sudah ada kajian tertulis" kata Rudy JW menambahkan.

Ismet dari FKPLH juga menyampaikan aspirasinya terkait juga dengan penanganan dari Gakum KLHK yang dinilainya tidak pada tempatnya yang semestinya dan terukur dalam kajian lingkungan.

" Kita ingin tau antara fakta dan data apakah sudah singkron dalam kajiannya, setidaknya UKL UPL, apakah mereka sudah lakukan hal itu fakta datanya, parameternya secara terukur" kata Ismet.(HMF).

Baca juga: Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Deklarasikan Cinta Tanah Air